Esteh Leerrrr: e-Government

E-Government (juga dikenal sebagai e-gov, digital pemerintah, pemerintah secara online, atau pemerintah terhubung) adalah interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dan bisnis / Niaga (G2B), pemerintah dan karyawan (G2E), dan juga antara pemerintah dan pemerintah / lembaga (G2G). Pada dasarnya, e-Government model pengiriman secara singkat dapat disimpulkan sebagai :

G2C (Pemerintah Warga)
G2B (Pemerintah Bisnis)
G2E (Pemerintah Karyawan)
G2G (Pemerintah Pemerintah)
C2G (Warga Negara untuk Pemerintah)

Ini interaksi digital terdiri dari pemerintahan , teknologi informasi dan komunikasi (TIK), proses bisnis re-engineering (BPR), dan e-warga negara di semua tingkat pemerintahan (kota, negara bagian / Provence, nasional, dan internasional).

Model Pengiriman dan kegiatan e-Government

Model pengiriman utama dari e-Government dapat dibagi menjadi:

Pemerintah-ke-Citizen atau pemerintah-ke-Konsumen (G2C)
- Dalam model ini, model G2C menerapkan strategi Customer Relationship Management (CRM) dengan konsep bisnis.
- Dengan mengelola pelanggan mereka (warga) hubungan, bisnis (pemerintah) dapat menyediakan produk yang dibutuhkan dan layanan memenuhi kebutuhan dari pelanggan (warga negara).
- Di Amerika Serikat, NPR ( Kemitraan Nasional untuk Reinventing Government ) telah dilaksanakan dari tahun 1993.
Pemerintah-to-Business (G2B)
Pemerintah-ke-pemerintah (G2G)
Pemerintah-ke-Karyawan (G2E)

Dalam masing-masing interaksi domain, empat jenis kegiatan berlangsung:

mendorong informasi melalui Internet, misalnya: peraturan layanan, hari libur umum, jadwal sidang umum, masalah celana, pemberitahuan, dll
komunikasi dua arah antara lembaga dan warga negara, bisnis, atau lembaga lain pemerintah. Dalam model ini, pengguna dapat terlibat dalam dialog dengan lembaga-lembaga dan masalah posting, komentar, atau permintaan ke agen.
melakukan transaksi, misalnya: pajak penginapan, menerapkan untuk layanan dan hibah.
pemerintahan, misalnya: Untuk mengaktifkan peralihan warga negara dari akses informasi pasif menjadi aktif oleh partisipasi warga: